Pedoman Pengelola Organisasi, Administrasi, Personil, & Keuangan

1. Organisasi
   1. UU No. 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
   2. UU No. 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
   3. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
   4. Kepres No. 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi
   5. KMA No. 096 Tahun 2006 Tentang Tanggung Jawab KPTA dan KPA
   6. Peraturan Menpan No. 12 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penataan Tata Laksana
   7. Peraturan Menpan No. 135 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP
   8. PERMA No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
   9. PERMA No. 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

B. Administrasi

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. SK KMA No. 125 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang MA
3. PP No. 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS
4. PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik NegaraPP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara
5. PP No. 15 Tahun 1979 Tentang Daftar Urut Kepangkatan PNS
6. Peraturan MENPAN-RB No. 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
7. Peraturan BKN No. 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertek Pensiun PNS dan Janda Duda 

C. Personil/Pegawai  

1. UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
3. PP No. 12 Tahun 2002 Perubahan atas PP No. 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS 
4. Salinan PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
5. PERMA No. 7 Tahun 2016 Tentang Disiplin 
6. PERMA No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atasan Langsung
7. PERKA BKN No. 21 Tahun 2010 Tentang Juknis PP No. 53 Tahun 201

D. Keuangan

1. UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. PMK No. 72/PMK.05/2016 Tentang Uang Makan Bagi Pegawai ASN
4. PMK No. 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri
5. PMK No. 190/PMK.05/2012Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN